CATATAN HITAM PUTIH UJIAN NASIONAL. BACA SELENGKAPNYA..

ASSALAMUALAIKUM. UJIAN nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selamat membaca.
Ujian nasional tahun 2016 ini, tidak jauh berbeda dengan Ujian Nasional 2015 lalu. Namun beberapa hal penting dari ujian nasional yang menjadi catatan bagi stakeholder pendidikan penulis kemukakan pada opini ini, diantaranya: UN bukan penentu kelulusan, indeks integritas ujian nasional, ujian nasional berbasis komputer, dan pemanfaatan hasil ujian nasional sebagai pertimbangan seleksi mahasiswa baru.
Ujian Nasional bukan penentu kelulusan, didasarkan pada asumsi; (1) persepsi terhadap UU RI No. 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 58 (1) yang menyatakan bahwa “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Ayat tersebut menurut penulis dimaksudkan pada evaluasi formatif atau ulangan harian, bukan evaluasi sumatif seperti Ujian Nasional. Hal ini dapat dibenarkan, karena banyak negara dimana mutu pendidikannya adalah tinggi tidak melaksanakan ujian nasional, apalagi meributkannya, tetapi negara-negara tersebut lebih mengefektifkan ulangan harian (evaluasi formatif), artinya setiap saat setidaknya satu pokok bahasan atau satu kompetensi telah disampaikan, langsung dievaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar siswanya, jika belum tuntas segera dituntaskan. Di negara Finlandia sebuah negara dengan mutu pendidikan tertinggi di dunia misalnya, ketuntasan belajar diukur dan diketahui setiap hari, sebelum siswa memulai materi pelajaran baru. Tidak seperti di negeri ini, ketuntasan belajar diketahui orang tua dan guru setelah mereka ujian sementer (empat bulan), artinya terlalu lama ketuntasan belajar itu diketahui, boleh jadi ada diantara siswa yang diajar oleh gurunya, mereka dalam keadaan bingung akibat belum mengetahui pelajaran sebelumnya, akibatnya siswa tersebut stres dan belajar bukan sesuatu yang menyenangkan; (2) ada pendapat selama ini UN menakutkan, membuat siswa stres dan sebagainya. Asumsi tersebut dijadikan alasan UN bukan penentu kelulusan. Asumsi tersebut sulit diterima akal sehat dan tidak dapat dijadikan sebagai solusi perbaikan mutu pendidikan. Yang benar adalah ketakutan dan stres menghadapi UN itu akibat ketidaksiapan dan ketidaktuntasan belajar siswa. Catatan berikutnya, setahun ini semangat belajar peserta UN menurun, dan nilai ujian perbaikan tidak lebih baik dari UN sebelumnya.

Bapak Joko Widodo selaku presiden RI mengatakan bahwa, “Ujian nasional bukan semata-mata keberhasilan nilai akademik, tetapi justru kejujurannya. Dan beliau berpesan kepada siswa peserta UN untuk fokus dalam mengerjakan soal UN, berdoa dan menjaga kejujuran”, dikutip dari Kemendikbud, 2015.

Tidak ada seorangpun yang menolak pentingnya integritas atau kejujuran pada ujian nasional itu. Persoalannya adalah bagaimana mekanisme atau proses melahirkan indeks integritas atau kejujuran UN tersebut?.

Bapak Doni Koesoema selaku pemerhati pendidikan mengatakan bahwa indeks integritas sekolah yang diperoleh dari mengukur indeks kejujuran sebuah test (UN) tidak dapat digunakan untuk mengukur perilaku jujur sebuah sekolah. Oleh karena itu adalah keliru mengeneralisasi hasil indeks integritas test untuk menilai kualitas kejujuran sebuah sekolah. Menilai kejujuran sekolah tidak dapat dilakukan melalui analisis statistik jawaban benar dan salah dalam sebuah ujian dimana kerangka teoretis yang menjadi landasan asumsi masih diperdebatkan para ahli psikometrik sendiri”, dikutip dari Kompas, 22 April 2015.

Catatan UN lainnya, Kemendikbud dan Kemenristekdikti menandatangi Nota Kesepahaman, Nomor: 03/III/NK/2016 dan Nomor: 6/M/NK/2016 tentang Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional untuk Seleksi Masuk Perguruan Tinggi. Mempertimbangkan bahwa Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) menjadi bagian dari pelaksanaan revolusi mental dalam dunia pendidikan dan dengan tujuan memperluas akses lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat dalam memasuki jenjang pendidikan tinggi secara berkeadilan, maka kedua belah pihak sepakat memanfaatkan hasil Ujian Nasional (UN dan IIUN) Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Bapak M. Nasir selaku Menristekdikti menyatakan bahwa, “Indeks integritas ujian nasional menjadi acuan. Jika IIUN tidak dijadikan salah satu landasan atau pertimbangan penerimaan siswa baru jalur SNMPTN, akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Dan kalau indeks integritas ujian nasional turun, maka quota SNMPTN akan dikurangi”, Republika, 16 Maret 206.

Nota kesepakatan ini, sering kali menjadi bahan perbincangan atau perdebatan  di kalangan akademisi dan perguruan tinggi, terutama pada persoalan “Bagaimana mekanisme atau proses melahirkan indeks integritas atau kejujuran peserta UN dan/atau sekolah tersebut?”. Perdebatan disekitar nota kesepahanan dua Kementerian Pendidikan tersebut memperhatikan beberapa alasan berikut ini: (1) selain analisis bapak Doni Koesoema tersebut di atas, UN tidak menjadi parameter kelulusan, antara lain integritas dan objektifitas proses dan hasil Ujian Nasional tidak berhubungan secara positif sebagaimana terlihat pada matrik Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) dan capaian Ujian Nasional (UN) tahun 2015 ditemukan tingkat kecurangan Ujian Nasional berbasis komputer adalah nol, sementara Ujian Nasional berbasis kertas ditemukan tingkat kecurangan bervariasi, yakni sebagai berikut; (a) sebesar 21,9% IIUN dan nilai UN adalah tinggi; (b) sebesar 26,8%, IIUN tinggi, sementara nilai UN rendah; (c) sebesar 4,2% IIUN dan nilai UN rendah, dan (d) sebesar 47,1% IIUN rendah, sementara nilai UN tinggi. Fakta lain, Hasil atau nilai Ujian Perbaikan tidak lebih baik dari pada hasil UN sebelumnya. Hal ini memperjelas asumsi bahwa UN kurang membentuk sikap dan semangat belajar tinggi dikalangan siswa peserta UN, padahal semangat dan motivasi belajar tinggi tersebut sangat diperlukan bagi generasi penerus bangsa yang menghadapi banyak tantangan ini. Sangat beralasan, ada pihak pemerintah daerah, seperti Provinsi Bali menyatakan hal yang sama bahwa “penilaian sekolah integritas belum sesuai fakta sehingga di masa akan datang perlu penyempurnaan”, dikutip dari Republika, 28 Maret 2016. Namun ada pula pemerintah daerah yang sangat bersemangat dalam mensikapi indeks integritas sekolah ini, misalnya memberi penghargaan kepada pihak sekolah yang telah memperoleh indeks integritas sekolah tinggi tanpa berusaha memahami lebih jauh kredibilitas dari proses lahirnya indek integritas sekolah tersebut, istilah agama bersikap “jumud” atau “fatalistik” terhadap apapun yang diputuskan oleh pemerintah; (3) ketidakterlibatan perguruan tinggi dalam pengawasan UN sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya karena disinyalir oleh BSNP bahwa kecurangan UN terjadi pada saat pelaksanaan UN akibat kurang efektifnya pengawasan

loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "CATATAN HITAM PUTIH UJIAN NASIONAL. BACA SELENGKAPNYA.."

Posting Komentar