DPRD IMBAU PENGANGKATAN CPNS HARUS UTAMAKAN GURU HONOR. BACA SELENGKAPNYA

Assalamualaikum. Bagi bapak dan Ibu yang honorer mari mendukung Aggota dewan yang memperjuangkan kita di DPR. selamat membaca
Diikutkannya kurang lebih 8.100 guru honorer ke pro­vinsi diapresiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Langkah ini dinilai sudah tepat mengingat selama ini honorer di kabupaten/kota juga ikut berperan dalam memajukan sekolah.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Apris menuturkan, guru honorer ini memang sudah sewajarnya untuk diikutkan ke provinsi. Karena selama ini kekurangan guru di kabupaten/kota terbantu dengan hadirnya tenaga K2 ini.


“Kalau mereka tidak diikutkan akan sangat mempengaruhi proses pendidikan di provinsi nantinya. Rata-rata SMA/SMK di kabupaten/kota kekurangan tenaga guru. Seperti kunjungan kami ke Pesisir Selatan, Padang Pariman, Pariaman, Solok Selatan, Agam dan bahkan Kota Bukittinggi dan Kota Padang juga kekurangan tenaga pendidik,” jelasnya, kemarin (8/4).

Kondisi tersebut juga dilengkapi dengan pensiunnya guru setiap tahunnya. “Semen­tara saat ini masih moratorium CPNS. Langkah yang bisa dimanfaatkan hanya membawa tenaga honorer tersebut,” katanya.

Komisi V juga berharap agar nanti bila ada pengangkatan untuk CPNS, guru honorer yang di bawa ke provinsi lebih diutamakan. Hal ini agar kekurangan guru selama ini bisa diatasi.

“Namun, yang perlu saat ini batasi dulu penerimaan tenaga honorer yang baru agar bisa tertata dengan baik,” tandas Apris.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan (Disdikbud) Sumbar Syamsulrizal memastikan kurang lebih 8.100 guru honorer yang akan dibawa ke provinsi pada saat penarikan kewenangan nanti. Guru honorer ini akan tetap mengajar di SMA/SMK yang nantinya menjadi kewenangan di provinsi.

“Selain itu untuk guru PNS yang nanti­nya yang akan dibawa ke provinsi sebanyak 13.000,” ujarnya kepada Haluan kemarin.

Untuk pendataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) telah selesai dilakukan. Dimana ada sekitar 21.000 pegawai dari kabupaten/kota yang akan dibawa ke provinsi tahun depan. Dimana untuk pegawai akan langsung ditanggungjawabi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar.

“Sementara untuk asset SMA/SMK yang ada akan langsung di bawah kewenangan Biro Aset Sumbar,” katanya.

Untuk saat ini Disdikbud tengah mela­kukan pembicaraan terkait dengan anggaran yang nantinya akan dikucurkan untuk pembiyaan gaji guru dan juga tentang pemeliharaan asset.

 ”Untuk anggaran itu sedang kita bicarakan, sedangkan saat ini kita tengah mempersiapkan semua kebutuhan untuk serah terima asset pada November menda­tang,” ungkapnya.

Syamsulrizal juga menegaskan, terkait dengan penarikan kewenangan konkuren SMA/SMK ke Provinsi tahun 2017 men­datang, Disdikbud secara umum akan melanjutkan apa yang dilakukan di kabu­paten/kota. Seperti sekolah gratis, subsidi, beasiswa, SPP dan program unggulan lainnya.

Disdikbud mencatat setidaknya ada 493 SMA/SMK yang nantinya akan menjadi kewenangan provinisi tahun 2017 men­datang. Penarikan kewenangan ini ber­dasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan  pengalihan kewenangan itu, maka manajemen pengelolaan sekolah otomatis dilakukan provinsi.

loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "DPRD IMBAU PENGANGKATAN CPNS HARUS UTAMAKAN GURU HONOR. BACA SELENGKAPNYA"

Posting Komentar