YESS DANA BANTUAN SOSIAL GURU TETAP DICAIRKAN

Assalamualaikum, Dana bantuan sosial (bansos) bagi guru swasta yang ada di Kabupaten Tegal tetap dicairkan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Dinas Dikpora Pemkab Tegal dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Tegal di ruang komisi IV, Senen (18/4). baca selengkapnya

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Agus Salim, dan dihadiri Kepala Dinas Dikpora Pemkab Tegal Salu Panggalo, Ketua PGSI Pusat Fatah Yasin, Ketua PGSI Kabupaten Tegal Ali Faozi, dan puluhan guru swasta yang tergabung dalam PGSI.


Agus Salim mengatakan, dana bansos untuk guru swasta tetap cair. Pencairan bansos ini diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri 32 Tahun 2011.

Sesuai dengan Pasal 30 huruf a, bahwa siapa pun namanya yang tercantum dalam penjabaran APBD 2016 akan mendapatkan bansos.”Jadi, pencairan bansos ini tidak berkaitan dengan Surat Edaran (SE) dari Dinas Dikpora tentang syarat penerima bansos bagi guru swasta,” kata Agus Salim.

Sementara, terkait dengan SE tersebut, Dinas Dikpora seharusnya mengeluarkan SE itu sebelum anggaran bansos masuk KUA PPAS. Dikpora juga diminta untuk memverifikasi proposal bansos yang berasal dari guru. “Masalah ini, tidak usah dipolemikan. Sebab, bansos sudah masuk dalam APBD. Untuk lebih jelasnya, silahkan PGSI meminta penjelasan dari DPPKAD,” ujarnya.

Salu Panggalo dalam rapat koordinasi itu mengatakan, SE tanggal 20 Januari 2016 dengan Nomor 900/00383/2016 yang dibagikan kepada guru swasta, merupakan uraiannya sendiri. SE itu mengatur tentang bansos yang bukan untuk penerima bantuan sertifikasi atau fungsional dan harus berpendidikan minimal SI/D4 serta ketentuan mengajar minimal 24 jam per minggu.

“Jadi, kalau mau diterima terserah, tidak mau diterima terserah. Saya cuma melaksanakan tugas sesuai pada aturan saja,” kata Salu.

Ali Faozi menjelaskan, bansos untuk guru swasta tidak ada kaitannya dengan SE tersebut. Pemberian bansos diatur dalam Permendagri 32 Tahun 2011 dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian bansos merupakan kebijakan Pemkab untuk memberikan kepada yang berhak. “Ini urusan Pemkab bukan Dikpora,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, SE Kepala Dinas Dikpora tentang syarat penerima bansos membuat guru swasta resah. Mereka mendatangi gedung DPRD untuk meminta dimediasikan dengan Dinas Dikpora. Selain itu, mendesak Dinas Dikpora untuk mencabut SE tersebut. Bantuan yang telah diberikan guru swasta pada tahun sebelumnya sebesar Rp 170 ribu perbulan untuk 3.200 orang. 


TErima kasih telah membaca artikel kami semoga bermanfaat.
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "YESS DANA BANTUAN SOSIAL GURU TETAP DICAIRKAN"

Posting Komentar