1,37 JUTA PNS LULUSAN SMA DIRASIONALISASI ATAU DIPECAT DAN MENERIMA PESANGON DENGAN SYARAT ...

Assalamualaikum, Sedikitnya 1,37 juta pengawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam daftar rasionalisasi terutama yang hanya lulusan SMA, Mereka yang akan diberhentikan ini akan diberikan pesangon sebagaimana para pekerja swasta.

Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu˝naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, PNS yang dirumahkan tersebut bisa memikirkan alternatif pekerjaan lainnya.


‘’PNS yang kena rasionalisasi akan diberi pesangon. Dalam usulan kami, pesangonnya diberikan sekaligus dan tidak dicicil agar bisa dimanfaatkan PNS untuk usaha dan lain-lain.
Tapi keputusan akhirnya ada di Kementerian Keuangan, karena mereka paling tahu apakah dana cukup atau tidak,’’ ujar Bambang. Besaran pesangon dihitung berdasarkan masa kerja hingga 58 tahun sesuai batas usia pensiun (BUP) yang diatur yang diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

PNS yang mendapatkan pesangon, syaratnya sudah mengabdi minimal 10 tahun. ‘’Rasionalisasi berupa pensiun dini juga diberlakukan untuk PNS yang pengabdiannya minimal 10 tahun,” ungkapnya. Dalam roadmap rasionalisasi, ada sekitar 1,37 juta PNS jadi target.

Mereka tersebar di jabatan fungsional umum. Rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai. Rencana PHK untuk PNS masih ada pertentangan disejumlah kalangan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menolak keras kebijakan Presiden Joko Widodo.

‘’Partai Gerindra juga mengajak para PNS di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan melakukan aksi menolak PHK massal satu juta PNS oleh pemerintah,’’ ujar Arief dihubungi di Jakarta, Selasa (31/5). Menurut Arief, Jokowi dituding telah menciptakan kebijakan yang kapitalis berdampak pada PHK buruh besar-besaran dan rencana pemecatan satu juta PNS dengan alasan efisiensi anggaran negara.

Di sisi lain, lanjut Arief, pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo justru menjadikan sebagai surga bagi buruh asing untuk mencari nafkah di Indonesia. ‘’Hal ini sangat jelas dengan persetujuan pemerintah Indonesia dengan para investor dari Tiongkok yang memperbolehkan investasi dengan memperkerjakan buruh dari mulai dari buruh unskill hingga advance buruh,” kata dia.

Lebih Murah

Kebijakan Joko Widodo yang menyebabkan PHK buruh -buruh di sektor industri dan pangan dilakukan dengan membuka keran impor produk-produk manufaktur tanpa menggunakan label SNI yang jauh lebih murah karena negara asal barang impor di Indonesia melakukan dumping dengan membebaskan pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai serta dukungan kredit ekspor dari negara yang melakukan ekspor ke Indonesia.

‘’Lebih konyol lagi janji Joko Widodo saat kampanye akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun hanyalah tinggal janji dan jauh panggang dari api, tahun depan mulai 2017 hingga 2019 pemerintahan Joko Widodo akan melakukan pemecatan hingga satu juta PNS yang katanya akan diberikan pesangon,’’katanya. Anggota Komisi II DPR RI Frans Agung MPNatamenggala juga meminta rencana PHK bagi PNS perlu dikaji ulang.

‘’Pemerintah harus rasional, belum juga sembuh luka rakyat yang dibohongi dengan janji pengangkatan Honorer K2, sekarang ada upaya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PNS/ASN yang berstandar SDM rendah. Penilaian saya ini kurang adil dan harus dilakukan pengkajian lebih dalam terkait hal ini,’’kata Frans.

Apalagi, kata politisi Partai Hanura ini, sudah jelas dalam preambul UUD 1945 alenia ke 4 dikatakan bahwa tujuan membentuk suatu pemerintah negara adalah untuk yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kata dia, harus diberi kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas SDM-nya.

‘’Beri mereka waktu, jangan mendadak seperti ini. Lagi pula jika semua PNS/ASN itu sarjana S-1 atau S-2 apakah mereka mau melakukan pekerjaan kasar seperti angkut sampah, petugas kebersihan pasar, menjadi petugas penyiram kebun kota dan lain-lain,’’ ucap dia. 


Terima kasih telah membaca berita terbaru kami, Mohon dibagikan kepada semua masyarakat indonesia agar mereka tahu infomasi ini.
loading...
LIKE & SHARE

1 Response to "1,37 JUTA PNS LULUSAN SMA DIRASIONALISASI ATAU DIPECAT DAN MENERIMA PESANGON DENGAN SYARAT ..."

  1. Negara akan mengentas kemiskinan apa menamah ya? Dg di pecat mereka mau kerja apa dan para sarjana mau kah alih profesi jadi petugas kebersih\n ?

    BalasHapus