KEUANGAN NEGARA TERPURUK MEMASUKI KONDISI "SIAGA SATU", NASIB PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENJADI ...

Assalamualaikum, Bapak dan Ibu sekalian Kondisi keuangan negara yang saat ini dinilai telah memasuki kondisi "siaga satu" dikhawatirkan bakal memberikan dampak terhadap mundurnya pengelolaan pendidikan nasional.

Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya, mengatakan, anggaran pendidikan selama sepuluh tahun era pemerintahan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dari 2004 hingga 2014 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dari sebelumnya Rp 77 triliun menjadi Rp 369 triliun.
"Pada era pemerintahan Presiden Jokowi di APBNP 2015 dan APBN 2016 berkisar Rp 400 triliun. Namun, terindikasi dana pendidikan akan turun seiring dengan akan dikoreksinya postur anggaran negara pada pembahasan RAPBNP 2016 di bulan Juni, dan juga pada pembahasan RAPBN 2017 dibulan Agustus tahun ini," kata Riefky, Kamis (5/5).
Oleh karena itu, lanjut dia, hal ini tentunya perlu diwaspadai oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya pemerintah.
"Juga para pemangku kepentingan termasuk para orang tua murid dan mahasiswa. Turunnya alokasi anggaran pendidikan akan berdampak sistemik, mulai dari Program Indonesia Pintar, Sarana-Prasarana Sekolah dan Perguruan Tinggi, Tunjangan Guru dan Dosen, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Uang Kuliah Tunggal (UKT), Program Beasiswa (Bidikmisi, PPA, ADik, SM3T), hingga Dana Penelitian," ungkapnya.
Rafly menyatakan, kebijakan suatu negara harus dikelola secara berkelanjutan yang tidak dapat dilepaskan dari rangkaian fondasi kebijakan yang telah ditata oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
"Program-program yang sudah berjalan dengan baik tentu harus dilanjutkan, dan program baru yang inovatif dan variatif perlu terus dikembangkan termasuk di bidang pendidikan dimana sudah adanya peta jalan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045," imbuh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.
Dia menuturkan, bonus demografi saat ini akan membawa Indonesia 29 tahun lagi, memiliki 131 juta jiwa usia kerja produktif yang harus mempunyai daya saing yang tangguh dalam menghadapi persaingan global.
"Jika pengelolaan keuangan negara hari ini terkoreksi negatif maka dipastikan akan berdampak pada turunnya dana pendidikan nasional. Ingat, sebagian besar calon usia kerja produktif tersebut saat ini berada di bangku sekolah dan kuliah," tegasnya.
Menyikapi maraknya demonstrasi mahasiswa yang menuntut semakin mahalnya biaya kuliah dan berkurangnya beasiswa yang diakibatkan dari BOPTN yang minim, Rafly menyatakan, DPR telah mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Tujuannya, lanjut dia, mencari solusi serta menjalankan rekomendasi Panja BOPTN Komisi X yang telah disampaikan pada Rapat Kerja dengan Menristekdikti, M Nasir, pada 13 Januari 2016. Rapat tersebut, merekomendasikan empat rekomendasi.
Pertama, tidak menaikkan UKT untuk golongan masyarakat tidak mampu di setiap PTN untuk seluruh golongan UKT. Kedua, proses penentuan UKT perlu melibatkan para pemangku kepentingan utamanya mahasiswa (perwakilan mahasiswa).
Ketiga, perlu evaluasi sistem UKT diantaranya adanya kesempatan banding untuk penyesuaian UKT bagi mahasiswa di setiap semester. Keempat, penyederhanaan penggolongan UKT, dan interval UKT harus proporsional dan konsisten.
"Kami mengingatkan bangsa ini akan menghadapi permasalahan besar jika negara dikelola dengan serampangan. Kami minta pemerintah berhati hati dalam menentukan kebijakan negara yang berdampak kepada pengelolaan pendidikan nasional, konstitusi juga mengamanatkan kita untuk terus memperjuangkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkas Anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh ini.
Terima kasih telah mengunjungi laman kami semoga bermanfaat
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "KEUANGAN NEGARA TERPURUK MEMASUKI KONDISI "SIAGA SATU", NASIB PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENJADI ... "

Posting Komentar