TUNJANGAN PNS DIHAPUS, APAKAH INI HANYA WACANA?

Assalamualaikum, Defisit anggaran yang melanda Pemkab Kukar kembali memunculkan wacana penghapusan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dengan maksud efisiensi anggaran. Namun wacana itu tak sepenuhnya didukung Wakil Bupati (Wabup) Kukar Edi Damansyah. 

Edi menerangkan, penghapusan TPP harus berdasarkan hasil kajian apresiasi pemerintah terhadap kinerja pegawai. Namun bila nantinya ada pertimbangan lain, pemerintah daerah selalu terbuka untuk menerima segala kemungkinan, termasuk penghapusan TPP. 
Menurut Edi, penghapusan TPP tidak bisa hanya mempertimbangkan defisit anggaran karena dana bagai hasil (DBH) dari pemerintah pusat menurun. Sebab menurutnya masih banyak faktor lain yang mengharuskan pemerintah mempertimbangkan kinerja pegawai dan beban kerja PNS. “Harus kita kaji lagi, bayak fariabel pertimbangan. Kalau memang nanti kondisinya ada pertimbangaan lain, saya kira kita terbuka untuk itu (penghapusan TPP, Red),” jelas Edi, Kamis (12/5) kemarin.
Wacana penghapusan TPP dimunculkan anggota Fraksi Golkar DPRD Kukar, Salehuddin. Dia mengusulkan agar Bupati Kukar Rita Widyasari menghapus tunjangan pengawai di lingkungan Pemkab Kukar. Menurut Salehudin, keberadaan TPP bukan hal mutlak (wajib ada) sehingga penganggaranya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Salehuddin menghitung, dalam satu tahun pembiayaan TPP mencapai Rp 104 miliar, padahal saat ini pemerintah masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. “Sebaiknya TPP untuk pegawai eselon ditahan dulu, tapi bagi rekan-rekan PNS yang melakukan pelayanan langsung dengan masyarakat seperti dokter, perawat dan penyuluh tetap diberikan,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kukar tersebut.
Wacana penghapusan TPP jauh sebelumnya juga pernah diwacanakan Salehuddin. Dia menilai pemberian TPP tidak memberi dampak signifikan pada kinerja PNS. “Soal pemberian TPP juga saya lihat tidak ada dampak yang signifikat pada peningkatan kinerja para pegawai," tegas politisi Golkar tersebut.
Anggota Dewan Dapil Kecamatan Kota Bangun itu juga mengkritik disiplin PNS yang dinilai masih rendah. Terbukti dengan jumlah PNS Kukar yang mencapai 16.602 pegawai, masih banyak kantor pemerintahan di kawasan hulu dan pesisir kekurangan pengawai. Hal itu karena banyak PNS yang menolak dipindahkan ke daerah akibatnya sebagian besar PNS menumpuk di pusat kabupaten yakni Kecamatan Tenggarong. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan sumpah jabatan seorang PNS yang mengaku bersedia ditempatkan dimanapun untuk melakukan pengabdian. "Sumpah jabatannya jelas bersedia ditempatkan dimanapun, tapi nyatakankan bagaimana," tegasnya.


Seharusnya tunjangan guru yaitu TPP di tingkatkan bukannya malah dipotong, sedangkan tunjangan para pejabat yang melimpah dan lebih dari TPP bagaimana? apakah dipotong? lalu tunjangan siapa seharusnya yang di potong?

0 Response to "TUNJANGAN PNS DIHAPUS, APAKAH INI HANYA WACANA? "

Posting Komentar