MENTERI YUDDY NGOTOT AKAN PANGKAS PNS

Rencana pemerintah mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) berdalih program percepatan penataan PNS terus bergulir. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyatakan, pemangkasan PNS bersifat pilihan (opsional) pegawai. Tidak menjadi semacam sanksi atau vonis hukuman.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menjelaskan, saat ini sedang dikaji simulasi percepatan penataan PNS itu. Dengan demikian, saat diterapkan nanti, hak-hak PNS tidak terkorbankan. ”Baik itu hak gaji maupun kesejahteraan lainnya,” kata dia di kantor Kemen PAN-RB kemarin (8/6).

 

Yuddy menerangkan, nanti Kemen PAN-RB membuat tabel evaluasi PNS. Tabel tersebut terdiri atas penilaian kualifikasi, kinerja, dan kompetensi. Kalau tiga aspek itu menunjukkan nilai yang jelek semuanya, PNS bersangkutan akan ditawari pensiun dini. jumlah PNS di Indonesia saat ini sekitar tiga persen dari jumlah penduduk. Pemerintah menilai angka tersebut masih terlalu tinggi, sehingga harus dipangkas.
"Rasio PNS di Indonesia idealnya 1,5 persen. Jumlah penduduk kita hanya 250 juta orang, jadi tidak perlu dilayani empat jutaan PNS," kata Yuddy.
Dia membantah, angka 3,5 juta PNS hanya asal tembak. KemenPAN-RB telah melakukan perbandingan dengan negara-negara tentangga seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan lainnya. Bila jumlah PNS tidak dikurangi hingga ke angka 3,5 juta, dikhawatirkan negara akan mengalami kebangkrutan.
"Sebelum ketemu angka 3,5 juta, kami sudah melakukan hitung-hitung. Jumlah PNS yang kompetensinya kurang kan ada di jabatan fungsional umum. Nah jumlahnya itu sekitar 1,9 juta. Kalau diambil sejuta saja kan bisa mengurangi beban negara. Apa mau kita seperti Yunani yang mengalami kebangkrutan," tandasnya.
Dia menambahkan‎, pengurangan pegawai hingga sejuta orang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yuddy menyatakan, rencana rasionalisasi jumlah PNS itu sudah melalui kajian komprehensif.
Menurut Yuddy, rencana rasionalisasi sejuta PNS bukan semata-mata idenya. Sebab, rencana itu sudah melalui kajian menyeluruh oleh KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tim Independen Reformasi Birokrasi, Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, hingga Komite Reformasi Birokrasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.  
“Kebijakan rasionalisasi ini bukan hanya pemikiran seorang menteri, tapi hasil kajian komprehensif,’ katanya.
Menteri asal Partai Hanura itu menambahkan, wajar-wajar saja ada kritik atas rencana rasionalisasi PNS. Namun, katanya, harus ada argumen jelas agar tidak salah menanggapi persoalan itu.
Yuddy menegaskan, setiap pengadaan satu PNS membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Bila PNS yang dipekerjakan tidak kompeten, malas-malasan, suka membolos dan bahkan sering bikin gaduh, maka negara akan merugi.
Ia memerinci, saat ini anggaran belanja pegawai mencapai 33,3 persen dari APBN. Karenanya, dengan adanya rasionalisasi maka targetnya belanja pegawai di APBN bisa ditekan menjadi di bawah 30 persen.
"Yang saya tegaskan di sini, rasionalisasi bukan sekadar cari popularitas. Bukan juga mencari sensasi atau hanya pikiran sesaat seorang menteri. Ini pemikiran besar dari semua stakeholder untuk menciptakan ASN (aparatur sipil negara, red) berkualitas dan smart (pintar, red),” ujarnya. 
Yuddy mengaku telah menyiapkan laporan skema rasionalisasi progresif (pensiun dini) PNS kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan tersebut berisi paparan lengkap tentang langkah rasionalisasi progresif. 
"Memang presiden inginkan rasionalisasi dilakukan secara alami atau moderat. Tapi dari KemenPAN-RB punya kajian sendiri berupa rasionalisasi progresif yaitu pensiun dini. Dengan cara ini, proses pemetaan PNS akan berlangsung cepat dan dalam waktu tiga tahun sudah bisa diperoleh angka PNS 3,5 juta orang," tuturnya. 
Dia menyebutkan, rasionalisasi progresif yang terbaik dilakukan agar PNS tidak berkualitas dan berkinerja buruk bisa dipensiunkan dini. Dengan pensiun dini, beban belanja pegawai pun akan cepat berkurang.
"Apa rela masyarakat bayar pajak dan pajaknya dipakai untuk membayar PNS yang malas-malasan‎. Saya sudah lihat sendiri di lebih dari 100 daerah yang PNS-nya tidak maksimal kinerjanya," tegasnya.
Meski ngotot dengan rasionalisasi progresif, Yuddy tetap menyerahkan keputusan akhir ke tangan presiden. Sebab presiden pasti punya berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan. 
Ditanya kapan laporan lengkap rasionalisasi PNS diserahkan kepada presiden, menurut Yuddy, dalam waktu dekat ini. "Semuanya sudah siap kok, tinggal saya laporkan saja. Apalagi presiden sudah minta laporannya, jadi hari ini langsung saya laporkan," tandasnya.‎
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menambahkan, penataan PNS yang dikaji pihaknya bersifat skenario progresif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat mengutarakan skenario penataan PNS yang lebih moderat. ”Yang moderat adalah jumlah PNS baru harus lebih sedikit daripada yang pensiun,” tuturnya.
Herman mengatakan, baik itu skenario moderat maupun progresif, dua-duanya masih dikaji. Presiden sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tertinggi belum menetapkan skenario mana yang akan diambil. Apakah model moderat yang lebih terlihat alami atau skenario progresif yang cenderung tampak membabat PNS secara langsung. ”Secepatnya Pak Men pan akan menyampaikan kajian penataan PNS skenario progresif. Mana yang dipilih, kewenangan presiden,” pungkas Herman. 
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan masih berkeberatan jika program pemangkasan PNS itu dikaitkan untuk penghematan anggaran. Bagi dia, kementerian, lembaga, atau pemda bisa berhemat tanpa mengurangi jumlah PNS. Bahkan, sebelum ada ramai-ramai kabar pemangkasan PNS, sejumlah lembaga pemerintah sudah menyampaikan keberhasilan penghematan anggaran. Contohnya dengan memangkas belanja perjalanan dinas dan mengurangi kegiatan pendukung lainnya.
 
 
Terima kasih telah mengunjungi laman kami semoga bermanfaat
 
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MENTERI YUDDY NGOTOT AKAN PANGKAS PNS"

Posting Komentar