Sekolah Tak Boleh Paksa Wali Murid Beli Seragam

Komisi I DPRD Karimun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan tim Saber Pungli bersama Dinas Pendidikan Karimun. Hearing juga diikuti kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/Sederajat se-Karimun, Selasa (6/6), Rapat dengar pendapat kali ini membahas tentang penjelasan terhadap pungli saat penerimaan ajaran baru 2017-2018 yang tidak lama lagi akan dimulai.

“Hasil hearing tadi, maka kita putuskan untuk mencegah pungli, saat penerimaan murid baru harus ada dasar hukumnya. Artinya, apabila pihak sekolah melakukan pungutan kepada orangtua murid wajib mempunyai acuan hukum yang jelas,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar Abubar yang memimpin hearing.

Image result for seragam sekolah

Dari 58 item dugaan kasus pungli di sekolah tersebut belum dikatakan termasuk pungli. Sehingga, apabila sudah mempunyai dasar hukum dan legalitas formalnya ke 58 item itu berarti tidak dikatakan pungli oleh tim saber pungli. Jadi kepada Dinas Pendidikan Karimun, dipersilahkan untuk menilai 58 item itu apakah mempunyai dasar hukum atau tidak. Apabila tidak ada dasar hukumnya, berarti akan terindikasi pungli.

”Contohnya seragam sekolah, itu bersifat nasional. Dari kementerian juga tidak ada aturannya, berarti tidak ada dasar hukumnya. Berarti masyarakat harus membeli sendiri, tidak ada lagi diterapkan penerimaan siswa baru kali ini dan seterusnya,” jelas politisi PAN ini.

Dengan demikian, semua yang dijelaskan oleh pihak tim Saber Pungli harus dijalankan oleh sekolah. Apapun yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun komite sekolah, dalam melakukan pungutan maupun sumbangan kepada pihak orangtua murid harus mempunyai dasar hukum yang jelas.

”Apapun bentuk sumbangan harus mempunyai dasar hukum. Baik dalam penerimaan ajaran baru, maupun dalam proses mengajar belajar yang menyangkut dana di luar sekolah,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya belum dapat batasan dasar hukum item-item pungli itu. Dan dianjurkan oleh tim Saber Pungli, agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Saber Pungli.

”Nanti kita akan memperkuat dasar hukumnya dengan Perbup khusus penerimaan ajaran baru. Dasar hukumnya sudah ada Perda sebagai payung hukumnya,” jawabnya.

Sedangkan, penerimaan siswa baru akan dimulai pekan depan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat usai lebaran Idul Fitri atau pada bulan Juli mendatang.

”Jangan khawatir kuota untuk penerimaan SD cukup. Sebab, seleksi berdasarkan usia maksimal 6,8 tahun,” paparnya.
Sumber: batampos.co.id

loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "Sekolah Tak Boleh Paksa Wali Murid Beli Seragam"

Posting Komentar