KI HADJAR DEWANTARA DAN PENDIDIKAN KITA KINI

Sembilan puluh tahun lalu, pada Agustus 1927, sastrawan agung India Rabindranath Tagore mengunjungi Indonesia. Agenda kunjungan tersebut adalah mengadakan kerja sama antara sekolah Shanti Niketan bentukan Tagore di India dengan Taman Siswa yang telah didirikan Ki Hadjar Dewantara di Indonesia.

Pada tahun itu Indonesia belum memiliki pemerintahan sendiri dan diakui kemerdekaannya; bahkan persatuan pemuda Nusantara masih berselang satu tahun kemudian. Namun justru pendidikan nasional yang digagas Ki Hadjar Dewantara telah bergaung hingga ke India, dan mendorong seorang Tagore untuk datang.

Ilustrasi: Soerjoadipoetro tengah mengajar di Taman Siswa Bandung.

Di tengah kegamangan atas konsep pendidikan nasional, kiranya perlu untuk mengkaji kontekstualitas falsafah pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara itu. Dua bingkai telaah terhadap pendidikan nasional akan digunakan dalam tulisan ini. Pertama, bingkai pelaku dan pengelolaan sekolah. Kedua, bingkai pendekatan belajar yang digunakan.

Kemandirian rakyat berbasis komunitas nasionalis

Fondasi pendidikan adalah rakyat. Demikian krusialnya rakyat hingga 4 dari 7 poin mukadimah Pendidikan dan Pengajaran Nasional karya Ki Hadjar Dewantara mengangkat "rakyat" baik sebagai subjek (pelaku) dan juga objek (tujuan) pendidikan. Namun pendidikan rakyat yang bagaimana yang dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara?

Pendidikan yang "berdiri di atas kaki sendiri", agar tidak ada yang "mengikat kita (lembaga sekolah) secara lahir dan batin". Dalam konteks 1927 pendirian Ki Hadjar Dewantara ini berpulang kepada fakta bahwa di satu sisi belum adanya pemerintah baik secara de facto dan de jure tidak memungkinkan mengharapkan subsidi pemerintah; dan di sisi lain menerima bantuan dari pihak asing sama dengan menyerahkan tata kelola kepada mereka.

Keadaan demikian justru mempermudah peletakan fondasi dasar pendidikan nasional menurut Ki Hadjar Dewantara, yaitu melalui keluarga dan komunitas pergerakan (Pendidikan I: Hlm. 112-117). Karena negara tidak dapat diandalkan, maka pengelolaan pendidikan dikembalikan kepada keluarga. Pembiayaan dilakukan oleh swadaya dari orang tua murid kepada manguyu (guru muda) atau jejanggan (guru bidang) di setiap cabang dan kemudian dikirim untuk dikelola oleh Majelis Luhur (Pusat).

Untuk perekrutan tenaga guru, Taman Siswa diuntungkan oleh keadaan saat itu yang membentuk kesadaran sosio-politik generasi muda lebih nasionalis dan dewasa. Para cantrik atau calon manguyu diambil dari pergerakan-pergerakan pemuda -seperti Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesia Muda, Jong Islamiten Bond, Dames Afdeling, Suluh Pemuda Indonesia, Keputerian Indonesia Muda, Muda Kristen Jawi.

Singkat kata sebelum terciptanya suatu persatuan yang kemudian mengejawantah melalui Sumpah Pemuda, Taman Siswa Ki Hadjar Dewantara sedikit banyak berperan menyebarluaskan dan menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan persatuan Indonesia.

Proses belajar empirisme berbasis budaya

Sementara itu, dalam aspek kurikulum, Ki Hadjar Dewantara juga tidak main-main. Beliau menelaah dalam-dalam aspek pedagogi Pestalozzi, Frobel, dan Montessori. Pemahaman menyeluruh pedagogi kontemporer beliau dipadu dengan pemahaman psikologi Herbert, diperkuat dengan etos logika deduktif Socrates cum observasi naturalis empirik Rousseau-Aristotelian. Hasilnya adalah sebuah pendidikan nasionalis yang tidak hanya hadir sebagai ide namun mengujud.

Ketika di Eropa pendidikan diwarnai carut mengkarut pasca Revolusi Industri, Ki Hadjar Dewantara dengan percaya diri menyodorkan kurikulum budayanya. Permainan dan olahraga, nyanyian, bahasa dan sastra adalah subjek-subjek yang wajib dipelajari oleh murid-murid baik itu di jenjang wiraga atau Taman Anak (saat ini PAUD-TK), peralihan wiraga-wirama atau Taman Muda (SD-SMP), dan wirama maupun Taman Dewasa (SMA - Perguruan Tinggi).

Mengamini Frobel dan Tagore, Ki Hadjar Dewantara percaya hanya mata pelajar-mata pelajaran humaniora ini yang akan melahirkan individu dengan "halusnya perasaan serta teguh, tetap dan luhur kehendak,yang akhirnya dapat menyesuaikan hidupnya dengan dunianya berada (secara individu, bangsa dan negara, kemanusiaan universal)". Hanya dengan merdeka bermain dan mengalami lingkungan sekitarnya generasi muda dapat dibimbing nalarnya untuk memahami dunia luas.

Pendidikan nasional saat ini, untuk siapa? Hendak ke mana?

Dalam kerangka tata kelola sekolah, konsep pendidikan nasional yang mandiri berbasiskan komunitas nasionalis mengandalkan semangat yang lahir dari adanya represi penjajah. Pilihan yang ada saat itu adalah antara berada di pihak penjajah ataukah berdikari.

Dalam kerangka saat ini, situasi menjadi semakin kompleks. Sementara dunia mulai bergerak ke Revolusi Industri 4.0 yang berbasis literasi teknologi komunikasi, SDM Indonesia justru masih terpuruk dalam hal literasi teks konvensional ; yakni berada pada ranking 60 Literasi Internasional, 65 PISA OECD. Hal ini menyiratkan bahwa kelemahan kualitas bukan hanya berada di pelajar, namun juga di ranah tata kelola guru sekolah. Berbeda dengan zaman Ki Hadjar Dewantara, lembaga sekolah (Taman Siswa) diisi oleh guru yang secara sosio-ekonomi tangguh dan secara kognisi merdeka belajar.

Rendahnya tata kelola dan kurikulum sekolah tidak dibarengi dengan meratanya kemudahan akses sekolah, baik secara finansial maupun penunjang teknis. Di satu daerah peserta didik bisa bermandikan fasilitas hingga internet, sementara di daerah lain ada peserta didik dan guru yang masih perlu berkelana sejauh sehari-semalam hanya untuk sekolah atau ujian.

Dengan minimnya dukungan pemerintah, meratanya kemiskinan akses, masuklah korporasi swasta. Terlepas dari itikad baik pendidikan yang dibiayai oleh korporasi, Ki Hadjar Dewantara mengingatkan, pengelolaan pendidikan dengan format demikian berisiko "mengikat lahir dan batin kita".

Sementara di Indonesia korporasi swasta masuk ke pendidikan dengan masih mengusung format konvensional (SMA - DikTi), sedangkan di mancanegara korporasi mulai mendisrupsi format konvensional. Sila tilik Google dan Ernst&Young yang menawarkan lowongan bagi calon non-gelar, dan menjanjikan proses pendidikan bersertifikasi. Dengan demikian tidakkah pendidikan nasional justru sedang menapaki jalan kiamatnya sendiri?

Refleksi di atas barulah dari segi pengelolaan pendidikan. Dari segi kurikulum, campur tangan kondisi sosio-ekonomi semakin kentara mengontrol visi dan tujuan belajar.

Hal ini dapat langsung kita lihat dalam visi pendidikan nasional Kabinet Kerja yang dituangkan dalam pidato kemerdekaan terakhir Presiden. Pendidikan nasional bertujuan menyiapkan "generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi. Untuk itu, Pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh."

Berkaca dari keadaan pendidikan pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan di atas, tidakkah layak kita bertanya, untuk siapakah pendidikan nasional ini? Ke mana akan dituntun generasi muda kita?

Atau memang kita harus secara getir mengenang dan mengulang juga pesan Ki Hadjar Dewantara yang satu ini:

"Pemerintah tak akan dapat memberi kepuasan hati kepada kita tentang pengajaran rakyat, oleh karena Pemerintah terlalu banyak urusannya dan harus mementingkan keperluan-keperluan golongan lain."

Ki Hadjar Dewantara dalam Wasita Jilid I No.5-Pebruari 1929

Tabik Pendidikan.
Sumber: beritagar.id

0 Response to "KI HADJAR DEWANTARA DAN PENDIDIKAN KITA KINI"

Posting Komentar