Kemdikbud Rintis Penyaluran Dana BOS Nontunai

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merintis pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nontunai di sejumlah sekolah di delapan kota. BOS nontunai akan diperluas penerapannya di 2018.

Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Didik Suhardi, mengatakan dengan model BOS nontunai, sekolah akan diwajibkan bertransaksi dan belanja dana BOS melalui sistem perbankan. Misalnya, memesan buku secara elektronik di penyedia barang dan jasa yang dipilih oleh sekolah, juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).



“Bahkan ke depan, akan dikembangkan pula transaksi nontunai ini di warung-warung sekitar sekolah,” jelas Didik, di Jakarta, Selasa (12/12).

Implementasi BOS nontunai ini akan diterapkan secara bertahap. Untuk tahun ini, Kemdikbud merintis di sejumlah sekolah yang ada di delapan kota, yakni di Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, Palembang, Makassar, Mataram, dan Samarinda. “Tahun depan diperluas menjadi sekolah di 44 kota di Indonesia,” sebut Didik.

Harus Transparan

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berdampak pada model pembayaran. Yang dulunya dibayar tunai ke penyedia jasa, kini harus transfer melalui rekening. ‘’Kita ingin semua transaksi “di atas meja”, tidak ada lagi transaksi di bawah meja. Semua transaksi BOS harus transparan dan akuntabel,’’ tegas Didik.

Model ini, kata Didik, merujuk pada keberhasilan belanja buku Kurikulum 2013 yang dilakukan secara online pada tahun anggaran 2016–2017. Saat itu, Kemdikbud bekerja sama dengan LKPP untuk penyediaan buku Kurikulum 2013 melalui sepuluh penyedia buku online. “Buku online itu sangat berhasil,” jelasnya.

Pada tahap rintisan ini, Kemdikbud bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia dalam rangka perbaikan tata kelola dan mendorong ekonomi kerakyatan. Pelaksanaan uji coba melibatkan tujuh bank pembangunan daerah sebagai lembaga penyalur dana BOS.

Kemdikbud, kata Didik, harus memastikan dulu apakah infrastuktur di daerah dan sekolah tujuan telah benar-benar siap. “Nanti kita pilih perjenjang ada tiga sekolah maka dalam satu kabupaten kota ada 12 sekolah yang menerapkan cashless BOS,’’ ucap Didik.

Didik mengakui, transaksi nontunai BOS ini merupakan tantangan yang luar biasa, sebab masih banyak pihak yang belum siap.
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kemdikbud Rintis Penyaluran Dana BOS Nontunai"

Posting Komentar