Kepsek di Jember Nekat Langgar Hukum Demi Guru Honorer

Belum terbitnya surat tugas dari bupati untuk  guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat sebagian kepala sekolah memilih nekat melanggar hukum.

Mereka tetap membayar honor GTT dan PTT yang dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa surat tersebut. 

"Ada kepala sekolah yang tidak tega. Mereka melanggar hukum. Pedoman teknis pembayaran BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Pemendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sudah jelas, bahwa (pembayaran honor) itu harus dengan SK bupati,"

kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Supriyono.

"Tatkala itu dibayarkan tanpa SK bupati, ini jelas ada penyelewengan, meskipun penyelewengan itu digunakan untuk kebaikan, tapi tetap ini adalah pelanggaran hukum," kata Supriyono.

Supriyono tidak memiliki data pasti jumlah kepala sekolah yang berani membayar honor GTT dan PTT tanpa surat penugasan dari Bupati Faida. "Kami tidak hitung, tapi dari apa yang disampaikan kepada kami, ada teman-teman (GTT-PTT) yang sudah menerima honor tanpa SK bupati. Itu kalau kepala sekolahnya nekat. Kalau kepala sekolahnya takut, terpaksa tidak dibayarkan," katanya.
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kepsek di Jember Nekat Langgar Hukum Demi Guru Honorer"

Posting Komentar