PAGE 2 Rasionalisasi Honorer, Kebijakan Serba Salah

Tapi, Bupati Ahmadi tampaknya memang akan tetap melakukan rasionalisasi tenaga honorer atau kontrak, terutama di lingkungan instansi kesehatan dan pendidikan. Ini tentu dimaksudkan untuk “menyehatkan” pemerintahan serta keuangan daerah. “Saya punya data akurat. Ada sekolah yang guru agamanya sampai lima, apa masuk akal itu?” tanya Ahmadi.

Rasionalisasi atau bahasa lugasnya pengurangan tenaga honorer dilakukan hampir seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Sebelumnya banyak bupati dan wali kota yang mengeluh karena keberadaan honorer dianggap sudah terlalu banyak. Akibatnya, ada beberapa kabupaten/kota yang belanja pegawainya sudah melebihi 50 persen dari total APBK. Antara lain, Kabupaten Bireuen, Kota Banda Aceh, Aceh Selatan, dan lain-lain.

Rasionalisasi honorer dilakukan dengan beberapa cara. Di Aceh Barat Daya dan Aceh Barat, misalnya, dilakukan rasionalisasi dengan menyeleksi ulang mereka dengan beberapa tahapan testing. Mengenai formasi juga diaudit sesuai kebutuhan sehingga tak membebani anggaran daerah. “Bagaimana saya bisa pertahankan mereka kalau uang untuk bayar honor nggak ada,” kata seorang kepala daerah.

Jadi, jumlah yang dipertahankan itu sesuai kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan daerah. Dan, mereka yang layak bertahan adalah yang lolos seleksi ulang.

Tapi, persoalannya memang tidak sesederhana kata rasionalisasi. Sebab, jumlah tenaga honorer itu bukan seribu dua ribu, tapi sudah hampir 10.000 orang di seluruh Aceh. Dan, kebanyakan mereka selama ini menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarganya. Maka, rasionaliasi honorer harus diantisipasi secara bijak agar tak muncul macam-macam gejolak.
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PAGE 2 Rasionalisasi Honorer, Kebijakan Serba Salah"

Posting Komentar