PAGE 3 Yang Tak Boleh Dilakukan PNS Selama Pilkada 2018

Ada enam sanksi yang ditetapkan. Sanksi tingkat sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah yang semuanya berlangsung selama satu tahun. Sedangkan untuk disiplin berat berupa pemindahan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Dan terakhir, bisa sampai pemberhentian dengan hormat.

Jika nantinya ditemukan keterlibatan PNS dalam aktivitas politik tersebut, kata Rahmat, pihaknya akan melayangkan surat pemberitahuan kepada pejabat pembina kepegawaian di lokasi yang bersangkutan.

Selain itu, Bawaslu juga akan melayangkan surat ke partai peserta Pilkada yang secara terang-terangan menggunakan PNS sebagai alat kampanye. "Kalau tidak merespons, kami akan melaporkan ke komisi ASN dan Kemendagri agar diberikan sanksi," ujarnya.

Namun, kata dia menambahkan, "sanksi itu tidak diputuskan oleh Bawaslu melainkan komisi ASN atau KemenPAN-RB sesuai dengan jenis pelanggarannya."

loading...

0 Response to "PAGE 3 Yang Tak Boleh Dilakukan PNS Selama Pilkada 2018"

Posting Komentar