PAGE 4 Yang Tak Boleh Dilakukan PNS Selama Pilkada 2018

Mundur Dulu Kalau Mau Maju

Meski ada aturan yang tegas terkait keterlibatan PNS dalam pemilihan umum, akan tetapi bukan berarti hak-hak politik mereka dibatasi sama sekali. Mereka masih punya hak untuk maju sebagai kandidat, atau dengan kata lain hak untuk dipilih, sepanjang menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pilkada, Pileg, atau Pilpres sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015. 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Sumarsono, mengatakan bahwa tahun ini PNS yang mendaftar ke KPU meningkat dibanding tahun lalu. Namun ketika itu ia mengaku tidak tahu berapa persisnya. "Jumlah saya belum bisa menyebutkan pastinya. Saya lihat fenomenanya," ujar Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1) lalu.

Namun dikutip dari laman korpri.id, disebutkan bahwa PNS adalah profesi terbanyak yang tercatat sebagai kandidat kepala daerah. Jumlahnya mencapai 154 orang dari total 561 pasangan yang maju. Sebagian besar PNS mencalonkan diri untuk menduduki posisi bupati dan wakil bupati. 

Pada Pilkada 2017, tercatat ada 96 PNS yang menjadi calon kepala daerah. Sebanyak 40 orang menjadi calon wakil bupati, dan 36 lainnya mencalonkan diri sebagai calon bupati. Kemudian, ada 8 PNS menjadi calon wali kota, dan 7 orang mencalonkan diri sebagai wakil wali kota. Selain itu, sebanyak 4 PNS menjadi calon wakil gubernur dan 1 PNS yang berstatus sebagai calon gubernur. 
Sumber: tirto.id
loading...

0 Response to "PAGE 4 Yang Tak Boleh Dilakukan PNS Selama Pilkada 2018"

Posting Komentar