Rasionalisasi Honorer, Kebijakan Serba Salah

Massa yang menamakan diri Aliansi Honorer Bener Meriah mengamuk di ruang sidang DPRK setempat karena menilai pimpinan sidang tidak prorakyat dan berat sebelah ketika memfasilitasi pertemuan dengan bupati. Massa yang tersulut emosi melempari mikrofon, tas, dan air mineral ke arah podium hingga mengenai Bupati Ahmadi dan Sekda Ismarisisska.

Massa yang berjumlah lebih 300 orang, dua hari lalu, mendatangi DPRK Bener Meriah untuk menyatakan menolak SK Bupati Nomor Peg.800/597/2017 tentang Rasionalisasi Tenaga Non-PNS karena dianggap sebagai langkah pemecatan secara sepihak.



SK dimaksud telah memunculkan kemarahan di kalangan tenaga non-PNS. Menyusul keresahan itu, seorang anggota DPRK setempat memfasilitasi pertemuan dengan bupati yang kemudian terjadi kerusuhan tersebut. Dan masalahnya belum menemukan solusi.


Di balik terbitnya SK Bupati itu, ternyata yang kecewa bukan hanya para pagawai non-PNS, tapi kalangan anggota DPRK setempat juga merasa dibaikan. Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah, Sarbinari, berpendapat, seharusnya permasalahan tersebut dimusyawarahkan lebih dulu antara eksekutif dan legislatif. “Kita baru tahu adanya SK Rasionalisasi honorer ketika ada aksi protes,” katanya.

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Rasionalisasi Honorer, Kebijakan Serba Salah"

Posting Komentar