Dihadiri Presiden dan Wapres, Ini Hasil Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2018

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang digelar di Pusdiklat Kemdikbud, Depok, Jawa Barat sejak 5-7 Februari 2018 menghasilkan 22 rekomendasi dari lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan.

Lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan yang menjadi pokok bahasan RNPK 2018, yaitu: Pertama, ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan serta penghargaan guru. 
 
 
 
Kedua, pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah. Ketiga, kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional. Keempat, membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran dan kelima, penguatan pendidikan karakter, sekolah sebagai model lingkungan kebudayaan.

Rekomendasi RNPK terkait ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan  serta penghargaan guru salah satunya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama mempercepat terbitnya regulasi yang lebih teknis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan guru baru atau redistribusi guru.

Kemudian, pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dan harmonisasi dalam membuat regulasi tentang pembagian kewenangan dan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme guru berdasarkan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru baik guru PNS maupun bukan PNS.

Sementara terkait pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu menyinkronkan kebijakan antara Kemdikbud dan Kemendagri terkait penggunaan anggaran pendidikan di daerah antara menggunakan mekanisme hibah, bansos, dan belanja langsung. Kemudian, perlu diterbitkan dan disosialisasikan regulasi yang terkait dengan Permendikbud atau Permendagri terkait penggunaan TPG untuk peningkatan kualitas guru, regulasi terkait bantuan dana pendidikan untuk sekolah swasta, payung hukum yang memastikan kewajiban APBD mengalokasikan minimal 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dialokasikan pada fungsi pendidikan; dan regulasi terkait DAK Fisik untuk kebudayaan.

Selain itu terkait vokasi, sejumlah rekomendasi dibuat yaitu mendorong provinsi melakukan pemetaan kebutuhan DUDI, potensi wilayah, analisis kompetensi guru dan cohort kebutuhan guru untuk membuat peta jalan pengembangan pendidikan vokasi dan Mendorong Kemenristekdikti untuk memperluas mandat Politeknik dalam menghasilkan guru SMK melalui kerja sama dengan LPTK dan P4TK.

Terkait membangun pendidikan dak kebudayaan dari pinggiran, rekomendasi yang dikeluarkan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menjamin kemudahan jangkauan dalam layanan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di daerah pinggiran melalui penyediaan jaringan teknologi komunikasi dan transportasi guna memperkuat literasi dasar untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan kememadaian dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di daerah pinggiran guna menjamin mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

Dan yang tidak kalah penting, terkait penguatan pendidikan karakter, sekolah sebagai model lingkungan kebudayaan rekomendasi dalam Rembuknas salah satunya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong kebijakan sekolah menjadi model lingkungan budaya yang dalam kesehariannya sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka kemajuan kebudayaan dan membuka seluruh sarana dan prasarana milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat diakses secara luas untuk aktivitas pendidikan dan kebudayaan melalui revitalisasi dan pemanfaatan sumber daya kebudayaan.

“Kami akan mengoptimalkan fasilitas yang kami miliki sendiri untuk kegiatan sehingga hemat anggaran. Dan fasilitas lain akan kita jadikan pendapatan bukan pajak,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendi dalam Rembuknas.
loading...

0 Response to "Dihadiri Presiden dan Wapres, Ini Hasil Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2018"

Posting Komentar